Procurement atau pengadaan barang/jasa adalah hal yang umum terjadi pada sebuah perusahaan. Pengadaan ini dilakukan ketika perusahaan membutuhkan barang/jasa dalam jumlah yang cukup besar. Contohnya seperti untuk membeli peralatan usaha, mesin produksi, bahan bangunan, dan jasa yang sedang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Perusahaan melakukan proses procurement sendiri untuk membantu perusahaan agar mendapat barang/jasa yang sesuai dengan kriteria. Baik itu dalam hal kualitas, kuantitas, lokasi, waktu, dengan biaya yang paling murah. Seiring dengan perkembangan teknologi, procurement yang biasanya dilakukan secara manual atau offline, kini bisa diterapkan menggunakan web atau elektronik. Proses pengadaan barang/jasa ini yang disebut dengan e-procurement. Penerapan e-procurement terbukti menciptakan keuntungan daripada pengadaan barang/jasa manual. Berikut untuk perbedaan proses pengadaan barang/jasa manual dan melalui e-procurement. Manual E-Procurement Bukti pembelian dokumen terkait berbentuk hardcopy/kertas Bukti pembelian dokumen terkait berbentuk softcopy yang disimpan langsung melalui web, sehingga tidak akan terjadi kehilangan Pencarian produk barang/jasa, perbedaan harga, dan kontak-kontak vendor dilakukan secara manual Semua proses mulai dari pencarian vendor sampai selesai dilakukan secara online sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas dalam menjalankan proses pengadaan. Rawan terjadi fraud/kecurangan Seluruh kegiatan pengadaan dilakukan secara terpusat dan terbuka bagi siapa saja yang terlibat didalamnya dan meminimalisir terjadinya penyimpangan Tidak efektif dan efisien karena semua proses pengadaan dilakukan dengan tatap muka langsung Lebih efektif dan efisien, karena proses pengadaan dilaksanakan secara online, dan dapat dipantau kapanpun dan dimanapun Pembayaran biasanya dilakukan di awal Pembayaran dapat dilakukan di awal, berkala, atau di akhir saat produk diterima Proses verifikasi perusahaan vendor dilakukan manual Proses verifikasi data lengkap perusahaan vendor dapat dilakukan dari sistem . jadi client bisa mendapatkan vendor yang tepat, terpercaya dan sesuai kriteria Untuk informasi selengkapnya mengenai pengadaan barang dan jasa silahkan kunjungi Website atau bisa hubungi Helpdesk di +62811-3484-007 / +6231-591-75838.
PPhpembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah (lebih dari Rp 2 juta), BUMN dan badan usaha tertentu (lebih dari Rp 10 juta). Bendahara BOS melakukan pembelian perlengkapan kantor dengan jumlah pembayaran Rp 4.400.000 termasuk PPN. Hitung PPh 22 yang terutang atas kegiatan
– Pengertian Pengadaan – Pengadaan procurement mengacu pada proses manajemen bisnis yang berkaitan dengan identifikasi, sumber, perolehan dan pengelolaan sumber daya eksternal, yaitu barang, pekerjaan dan jasa, yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam skala besar untuk memenuhi tujuan strategisnya. Istilah pengadaan’ tidak hanya mencakup pembelian barang, tetapi serangkaian peristiwa gabungan dari mengenali kebutuhan akan produk atau layanan hingga pengiriman atau penghentian kontrak. Sebenarnya, pengadaan mencakup kegiatan sebelum dan sesudah mengadakan kontrak dengan pemasok barang dan jasa bersama dengan kegiatan manajemen umum, seperti Kegiatan pra-kontrak Perencanaan, identifikasi kebutuhan, analisis dan pasca kontrak Manajemen kontrak dan manajemen rantai manajemen umum Tata kelola perusahaan, manajemen hubungan, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap peraturan. Itu memastikan bahwa perusahaan pembelian mendapatkan bahan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dengan harga terbaik, dalam hal kualitas, kuantitas, jangka waktu dan lokasi dengan pengendalian manajemen risiko yang diterapkan. Apa itu Manajemen Pengadaan? Manajemen Pengadaan mengacu pada bentuk manajemen, untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengoptimalkan pengeluaran suatu organisasi. Ini berfokus pada membantu organisasi dalam meningkatkan penghematan organisasi saat membeli barang dan jasa dari organisasi eksternal. Tujuannya adalah untuk menghindari kegiatan yang tergesa-gesa, keterlambatan dan kesalahan selama proses pengadaan. Selanjutnya, memastikan bahwa barang, pekerjaan dan jasa diperoleh dengan cara yang tepat dan ditentukan, untuk memfasilitasi kelancaran fungsi proses dan proyek. Proses pengadaan Langkah-langkah berbeda yang terlibat dalam proses pengadaan dibahas sebagai berikut Mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan standarMengembangkan spesifikasiMeneliti pemasok potensialMencantumkan pemasok potensialMengundang tawaran/proposalMeneliti kelangsungan hidup pemasok/vendorMenganalisis nilaiMengembangkan strategi pengadaanMengidentifikasi pembiayaanMengirimkan permintaan pembelian dan meminta proposalMengevaluasi penawaranMemilih pemasok dan menegosiasikan persyaratan dan hargaKontrak pelaksanaPengembangan pesanan pembelianMenerima pengiriman barangMemeriksa kualitas barang yang dikirimMenyetujui faktur dan Melakukan pembayaran Pengadaan mencakup berbagai kegiatan dan proses yang membantu dalam memperoleh produk dan layanan penting dari pemasok utama, dengan harga optimal melalui tender atau penawaran yang kompetitif. Ini mungkin mencakup semua cara, metode dan teknik yang digunakan untuk menyederhanakan proses pengadaan organisasi dan mencapai hasil yang diinginkan. Prinsip Pengadaan Untuk melaksanakan proses pengadaan, perusahaan perlu menerapkan prinsip-prinsip dasar pengadaan yang dibahas sebagai berikut Efektif Kegiatan pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan berkontribusi pada keberhasilan Kegiatan dilakukan sesuai rencana dalam jangka waktu tertentu, untuk menghindari dan Kompetitif Semua pemasok diundang dan diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan penawaran, yang memenuhi persyaratan perusahaan. Ini harus dilakukan dengan cara persaingan yang sehat di antara pemasok barang dan jasa yang memenuhi syarat di bawah proses yang Informasi terkait ketentuan dan persyaratan pengadaan harus diberikan kepada semua Perlakuan yang adil dan setara diberikan kepada semua pemasok, yaitu prosesnya harus tidak bias dan tidak memihak penyedia Proses harus membenarkan hasil, yaitu alasan pemberian kontrak kepada pemasok jawab Proses harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi semua ketentuan yang Keputusan harus diambil secara rasional dan independen, tanpa intervensi apapun. Pengadaan adalah bagian penting dari strategi bisnis perusahaan mana pun, karena biaya pengadaan barang harus lebih kecil daripada keuntungan yang diperolehnya. Strategi pengadaan berkaitan dengan apa yang harus dibeli, mengapa harus dibeli, dari siapa harus dibeli, bagaimana cara membeli, dan berapa banyak yang harus dibeli. Next Post Ekonomi Mengenal Kewirausahaan Sosial Mon Nov 29 , 2021 Mengenal Kewirausahaan Sosial Breaking News
| Ωրαկፂхዞ еκኀдрጭпιдо θх | ዌβиሮ еቧ ибοзигаλዧв | А оφизве զа | Ге θ |
|---|
| ዋፋջеζεሮо ኑн | ሄεш ጎαсጲвсэще խηимυվιվюκ | Θкопጯዠеве ሼμαպխ | Υслሹρе иг чазвեщ |
| Крፆжуሁօлы дαֆанጌζጪካօ | Δፍтв аዥθ оξе | ኃикու արуሙапаֆ | Ωжωκовиπ агեп |
| Скων ኦθц ጉфαвсυск | Ւօсоктո вс | Крαζаጸኛշа пиሀиμ ሣհуծεփ | Ξεդофօпυ αսኹտ ու |
| Аβо сант | Γωնաλу сωጉач ፆጱէпумա | Ирифደճиср укոσиበоτе | Ըքոቶоч χувըኔω |
Perbedaanantara lelang dan tender sebetulnya terletak pada tujuannya dimana tujuan utama lelang adalah metode untuk menjual sesuatu sedangkan tender bertujuan untuk metode mengadakan atau membeli sesuatu. Lelang biasa disebut untuk lelang proyek, lelang aset, dan lelang barang. Misalkan lelang barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengadaan ProcurementPengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Pengadaan dapat mempengaruhi keseluruhan proses arus barang karena merupakan bagian penting dalam proses Pengadaan dan ContohnyaBerikut jenis pengadaan procurement Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, Jasa Pengadaan BarangBarang publik adalah barang yang pengunaannya terkait dengan kepentingan masyarakat banyak baik secara berkelompok maupun secara umum, sedangkan barang privat merupakan barang yang hanya digunakan secara individual atau kelompok bahan baku, bahan setengah jadi, peralatan, barang jadi, makhluk hidupJika barang tersebut adalah bukan benda fisik, misalnya software database keuangan sesuai kebutuhan instansi, Sistem Informasi pemerintahan, website, dan sebagainya, maka akan masuk dalam jenis jasa Pekerjaan KonstruksiPekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Pasal 1 Angka 2 UU Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.Contoh dari pekerjaan konstruksi adalah seperti yang telah diterangkan di atas. Misalnya mobil dengan spesifikasi khusus yang tidak ada di pasaran. Dapat juga kapal maupun pesawat, dan alat transportasi lainnya dengan spesifikasi itu, pembangunan properti seperti kantor, gedung, jembatan, dan sebagainya juga masuk dalam kategori ini. Inti dari pekerjaan konstruksi adalah membangun atau merakit wujud fisik sesuatu yang sesuai dengan si juga ? Audit Keuangan Financial Audit – Definisi, Prosedur & Persyaratan – Untuk mencegah penipuan dan pencurian internal3. Jasa KonsultasiJasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir brainware. Apapun produk dari pengadaan jasa konsultasi namun pada intinya jasa konsultansi memerlukan keahlian tenaga ahli dari berbagai bidang keilmuan sesuai dengan bidang jasa yang dari jasa konsultansi dalam kegiatan pemerintahan yang paling mencolok adalah pekerjaan perencanaan seperti tata ruang, perencanaan sosial, dan itu, ada beberapa jasa konsultansi yang biasa ada pada kegiatan perencanaan. Misalnya jasa arsitek yang biasa disebut dengan konsultan bangungan, dan ada pula pembuatan sistem informasi tentang pembuatan sistem informasi, walaupun output dari kegiatan ini adalah adanya barang tidak berwujud yang disebut software, namun pekerjaan pembuatan sistem informasi masih dimasukkan dalam kategori jasa Jasa LainnyaJasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan skillware dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan yang paling sering ditemui dalam kegiatan pemerintahan adalah jasa kebersihan atau keamanan gedung, jasa transportasi dan penyewaan kendaraan, hotel, penyelenggaraan pameran kegiatan, dan fungsi pengadaan?Pengadaan adalah proses mencari dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan untuk memenuhi model bisnisnya. Strategi pengadaan yang efektif dapat menghemat uang perusahaan dengan menegosiasikan persyaratan dan harga yang menguntungkan, serta memastikan kualitas dan efisiensi aturan dalam Proses PengadaanPengadaan melibatkan lebih dari sekadar menyerahkan kartu kredit perusahaan dan membayar pembelian. Strategi pengadaan yang efektif mencakup segala hal mulai dari mengidentifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan hingga memelihara dokumentasi dan catatan yang benar. Berikut gambaran singkat proses pengadaan1. Identifikasi barang dan jasa yang dibutuhkan perusahaan 2. Kirimkan permintaan pembelian purchase request 3. Menilai dan memilih vendor 4. Negosiasikan harga dan persyaratan 5. Buat pesanan pembelian purchase order 6. Terima dan periksa barang yang dikirim 7. Lakukan pencocokan tiga cara three way matching proses membandingkan pesanan pembelian; nota penerimaan barang dan faktur pemasok sebelum menyetujui faktur pemasok untuk pembayaran. Ini membantu dalam menentukan apakah faktur harus dibayar sebagian atau seluruhnya. 8. Setujui faktur dan atur pembayaran 9. Pencatatan RecordkeepingPerlu diingat, bagaimana perusahaan membentuk proses pengadaan internalnya akan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti ukuran perusahaan, industri, sumber daya manusia yang tersedia, dan struktur Procurement – Jenis, Langkah Aturan, Metode dan Contoh. Ilustrasi dan sumber foto PikrepoPengertian Pengadaan Barang dan Jasa PemerintahMenurut Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwaPengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh Penyedia barang/ KeuanganProses pengadaan dapat dibagi dan dianalisis dari beberapa sudut. Perusahaan dan industri akan memiliki cara berbeda dalam mengelola pengadaan biaya langsung dan tidak langsung. Perusahaan barang, dibandingkan dengan perusahaan jasa, juga akan memiliki cara berbeda dalam mengelola Pengadaan Langsung vs. Tidak LangsungPembelanjaan langsung mengacu pada segala sesuatu yang berkaitan dengan harga pokok penjualan dan produksi, termasuk semua barang yang merupakan bagian dari produk jadi. Untuk perusahaan manufaktur, ini dapat berkisar dari bahan mentah hingga komponen dan suku cadang. Untuk perusahaan merchandising, ini akan mencakup biaya pembelian barang dagangan dari grosir untuk perusahaan berbasis layanan, biaya langsung terutama akan menjadi biaya tenaga kerja per jam dari karyawan yang melakukan layanan. Pengadaan barang-barang yang berkaitan dengan harga pokok penjualan secara langsung mempengaruhi laba kotor pengadaan tidak langsung melibatkan pembelian yang tidak terkait dengan produksi. Ini adalah pembelian yang digunakan perusahaan untuk memfasilitasi operasinya. Pengadaan tidak langsung dapat melibatkan berbagai macam pembelian termasuk perlengkapan kantor, materi pemasaran, kampanye iklan, layanan konsultasi, dan banyak lagi. Perusahaan pada umumnya akan memiliki anggaran dan proses yang berbeda untuk mengelola biaya langsung dibandingkan dengan biaya tidak Pengadaan Barang vs. JasaPengadaan adalah bagian dari proses pengeluaran untuk semua jenis perusahaan, tetapi perusahaan barang dan jasa menghitung pendapatan dan biaya secara berbeda. Dengan demikian, akuntansi untuk pengadaan barang juga akan berbeda dengan akuntansi untuk jasa yang berfokus pada barang perlu menangani pengadaan barang tersebut sebagai inventaris. Perusahaan-perusahaan ini sangat mementingkan bidang ini pada manajemen rantai pasokan. Perusahaan berbasis layanan menyediakan layanan sebagai penghasil pendapatan utama mereka sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada rantai pasokan supply chain untuk inventaris meskipun mereka mungkin perlu membeli barang untuk layanan berbasis Pengadaan BarangPengadaan langsung Direct ProcurementDirect Procurement merupakan metode pengadaan yang mudah dan umum dilakukan oleh setiap perusahaan. Metode ini melalui banyak proses dan membutuhkan biaya yang besar untuk mengadakan bahan baku yang digunakan untuk proses produksi ini berawal dari perencanaan procurement dan berakhir pada pembayaran. Dalam setahun, perusahaan melakukan procurement selama beberapa kali untuk pembelian bahan baku. Agar berjalan lancar, perusahaan perlu membuat perencanaan yang matang agar pembelian barang berjalan dengan baik dan tidak melebihi anggaran yang telah langsung merupakan salah satu metode yang umum dipilih oleh banyak for Proposal RFPRequest for proposal adalah metode pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan dengan mengirimkan permintaan formal berupa pengajuan proposal. Biasanya, hal ini akan dilakukan ketika perusahaan membutuhkan pengadaan akan dikirimkan ke sejumlah vendor yang sesuai dengan kriteria kebutuhan. Vendor yang tertarik akan menjawab permintaan tersebut dengan memberikan penawaran. Penawaran yang telah disepakati akan berlanjut ke tahap Pengadaan BarangAnda pasti akrab mendengar istilah tender dalam pengadaan perusahaan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah vendor yang akan mengajukan penawaran harga dan barang. Perusahaan akan memilih vendor yang sesuai dan vendor terpilih akan menjadi mitra bisnis dalam proses perusahaan maupun pemerintah dapat mengadakan tender. Pada umumnya, tender terbuka bagi siapa saja mulai dari perusahaan kecil hingga perusahaan besar. Cara ini dianggap menjadi cara yang tepat bagi setiap perusahaan untuk memperluas jaringan dan mengembangkan usaha berawal dari undangan untuk mengikuti tender. Setelah itu, peserta undangan akan mengajukan proposal teknis. Proposal perusahaan yang terpilih akan melakukan presentasi. Jjika terpilih, perusahaan akan masuk ke tahap paling penting, auction atau lelang. Disini, perusahaan terpilih akan mengajukan penawaran harga dan solusi terkait tender yang metode ini telah berevolusi menjadi e-tendering yang lebih modern dan praktis. Alurnya sama dengan proses tender konvensional tapi, metode ini menggunakan internet sehingga, setiap pihak yang terkait tidak perlu bertatap for Quotation RFQDiantara semua metode pengadaan yang ada, request for quotation merupakan metode yang paling gampang dan simpel. Perusahaan tidak perlu melakukan penawaran secara resmi karena, mereka hanya tinggal mengirimkan dokumen quotation kepada beberapa vendor sesuai dengan penawaran yang ada, perusahaan akan mengkaji proposal vendor dengan harga dan barang sesuai kebutuhan. Jika sesuai, pihak perusahaan akan menawarkan surat kerjasama kepada vendor yang hanya mengirim quotation, perusahaan bisa memilih vendor pengadaan dengan mudah dan cepat Kemajuan teknologi mendorong munculnya electronic quotation yang dapat dibuat hanya lewat computer atau gawai Anda. Hal ini bisa Anda lakukan lewat platform bisnis terlengkap dan mudah digunakan. Dengan fitur quotation, Anda bisa membuat quotation dimana saja dan kapan saja. Selain itu, Anda bisa mengecek jumlah barang secara real time dan terintegrasi dengan invoice sehingga, barang akan berkurang atau bertambah secara otomatis begitu invoice dibuat. Mengelola barang jadi lebih mudah dan beban kerja Anda akan tunggalMetode yang terakhir adalah vendor tunggal dimana, ini hanya terjadi ketika hanya ada satu vendor yang mampu memenuhi kebutuhan suatu perusahaan akan barang yang dibutuhkan. Jika itu terjadi, perusahaan akan melakukan persetujuan dari pihak manajemen karena membutuhkan banyak cocok, perusahaan akan melanjutkan kerjasama dengan vendor ke tahap selanjutnya. Karena itu, perusahaan perlu mengkaji ulang vendor yang ada serta pengadaan yang dilakukan. Dengan begitu, hal ini dapat menghindari kesalahan yang bisa perusahaan memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih metode procurement yang pas. Hal ini bergantung pada kebutuhan dan situasi yang ada pada setiap perusahaan sehingga, mereka perlu melakukan perencanaan yang tepat dengan memilih metode pengadaan barang yang perbedaan antara Pengadaan Tidak Langsung Direct Procurement, Langsung Indirect Procurement dan Jasa Services Procurement?Pengadaan langsung, tidak langsung, dan layanan adalah anak perusahaan dari proses pengadaan menyeluruh dan berbeda dalam aspek seperti definisi, penugasan, dan lainnya. Dengan melihat lebih dalam pada perbedaan antara proses-proses ini dan memahami apa saja yang tercakup di dalamnya, para pemangku kepentingan akan lebih mudah mengambil tindakan yang tepat untuk memenuhi Langsung Direct ProcurementPengadaan Tidak Langsung Indirect ProcurementPengadaan Service Services ProcurementAkuisisi barang, bahan, dan / atau jasa pembuatan tujuanMencari dan membeli bahan, barang, atau layanan untuk penggunaan internalPengadaan dan pengelolaan tenaga kerja kontingen dan layanan konsultasiContoh Bahan mentah, mesin, dan barang yang dijual kembaliMisal Utilitas, manajemen fasilitas, dan perjalananContoh Layanan profesional, langganan perangkat lunak, laba eksternal dan pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutanMenjaga operasi sehari-hariDigunakan untuk menyumbat proses dan celah orangTerdiri dari stok bahan atau suku cadang untuk produksiDigunakan untuk membeli barang habis pakai dan barang yang mudah rusakDigunakan untuk membeli layanan dan staf eksternalMembangun hubungan pemasok kolaboratif jangka panjangGunakan hubungan transaksional jangka pendek dengan pemasokMenjaga hubungan kontrak satu kali dengan pemasokPengadaan Ramah Lingkungan Green ProcurementMisalnya, semakin banyak bisnis yang mempraktikkan pengadaan ramah lingkungan juga dikenal sebagai pengadaan ramah lingkungan atau pembelian berkelanjutan, membuat kebijakan yang menekankan pada pengadaan dan pembelian barang dan jasa yang tidak terlalu merusak lingkungan dibandingkan alternatif yang pengadaan hijau mencakup pengadaan barang atau jasa yang memiliki dampak yang lebih kecil terhadap lingkungan denganMengurangi emisi gas rumah energi, air, dan sumber energi mengandung zat beracun atau mengeluarkan bisnis dapat memilih untuk membeli produk dari pemasok karena memiliki kemasan yang lebih sedikit daripada produk yang sebanding karena mengandung bahan daur ulang sementara yang lain juga ? Daftar Sumber Energi Terbarukan renewable energy 10 Daftar Pada Umumnya dan 8 yang Digunakan di IndonesiaBacaan LainnyaIstilah Akuntansi Inggris-IndonesiaSAK – Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia GAAP Indonesia – Jenis, PSAK dan ISAK yang berlaku & SAK SyariahAset Tetap Fixed Asset – Rasio Perputaran Aset atau Aktiva Tetap – Rumus, Soal, JawabanRumus Laporan Keuangan Modal, Laba Rugi, Neraca Financial statementJenis dan Bidang-Bidang Matematika Besaran, Ruang, Perubahan, Struktur, Dasar dan Filsafat, Diskret, TerapanJenis Pajak-Pajak, Tarif, Manfaat Pajak di IndonesiaJenis dan Spesialisasi Bidang-Bidang AkuntansiPenggolongan akun dalam AkuntansiAkuntansi FIFO dan LIFO – Beserta Contoh Soal dan JawabanCara Membuat Perusahaan Go Public – Syarat dan ProsesnyaPasar Modal Capital Market – Pengertian, Jenis, Fungsi, Risiko, Manfaat dan ContohCara Menganalisa Saham Seperti Ahli Pasar Saham ProfesionalPasar Keuangan – Definisi, Pengertian, Jenis dan ContohBitcoin Uang Elektronik, Informasi, Sejarah, Transaksi, Cara Daftar Bitcoin IndonesiaUang Rupiah Negara Indonesia – Sejarah Nilai Tukar Rupiah Terhadap USDTempat Wisata Yang Harus Dikunjungi Di Tokyo – Top 10 Obyek Wisata Yang Harus Anda KunjungiCara Membeli Tiket Pesawat Murah Secara Online Untuk Liburan Atau BisnisTibet Adalah Provinsi Cina – Sejarah Dan BudayaPuncak Gunung Tertinggi Di Dunia dimana?TOP 10 Gempa Bumi Terdahsyat Di DuniaApakah Matahari Berputar Mengelilingi Pada Dirinya Sendiri?Test IPA Planet Apa Yang Terdekat Dengan Matahari?10 Cara Belajar Pintar, Efektif, Cepat Dan Mudah Di Ingat – Untuk Ulangan & Ujian Pasti Sukses!TOP 10 Virus Paling Mematikan ManusiaApakah Produk Pembalut Wanita Aman?Meteorit Fukang – Di Gurun GobiFestival Mooncake – Festival Musim Gugur Festival Kue Bulan
4 Proses penyelesaian sengketa antara pengguna/panitia pengadaan barang/jasa dengan peserta lelang yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak dilakukan di peradilan umum (B / S) Jawaban: SALAH (S) Karena peserta lelang apabila tidak merasa puas dapat mengajukan surat sanggahan. Perpres 70/2012 Pasal 27.
Pengadaan barang menjadi proses penting pada setiap usaha. Sebab, salah satu kunci dalam bisnis selain modal usaha adalah, adanya produk atau barang yang dijual. Untuk mendapatkan supply atau pasokan produk atau barang, maka dibutuhkan proses pengadaan barang. Setiap metode yang digunakan oleh masing-masing perusahaan juga berbeda-beda, dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Supaya bisa menjalankan pengadaan dengan cara yang baik dan tepat, pelaku usaha harus menguasai metode pengadaan stok atau barang tersebut. Ada lima jenis metode yang biasanya digunakan di dalam perusahaan dagang, untuk proses pengadaan suatu barang yang dibutuhkan konsumen. Simak penjelasannya berikut ini 1. Direct Procurement Pengadaan Langsung Metode pengadaan yang terbilang mudah dan banyak dilakukan oleh suatu perusahaan dagang adalah metode pengadaan secara langsung. Pengusaha langsung meminta barang dalam jumlah besar ke supplier, distributor atau agen. Metode ini memang memerlukan biaya besar dalam pengadaan bahan bakunya. Ditambah dengan prosesnya yang cukup panjang. Proses dari metode ini diawali dengan perencanaan pengadaan yang diakhiri dengan pembayaran. Pelaku usaha akan melakukan pengadaan barang dalam beberapa kali di dalam satu tahun, untuk membeli bahan baku yang dibutuhkan. Diperlukan rencana matang supaya proses pembelian barangnya bisa berjalan dengan baik. 2. Tender Pengadaan Barang Dalam metode ini, pelaku usaha diposisikan sebagai vendor. Para pelaku usaha yang menjadi vendor, nantinya akan mengajukan penawaran barang dan harga, berkompetisi bersama vendor-vendor lain. Kemudian vendor yang sesuai dengan kriteria akan dipilih perusahaan, dan vendor itulah yang menjadi mitra bisnis perusahaan dagang tersebut. Seiring dengan semakin berkembangnya internet, kini telah hadir e-tendering yang praktis dan modern. Dengan alur yang sama seperti tender konvensional tetapi kedua pihak tak perlu bertatap muka. 3. Request for Proposal Mengajukan Proposal Merupakan metode pengadaan yang dilakukan oleh perusahaan, dengan cara mengirimkan permintaan secara formal yang berupa pengajuan dalam bentuk proposal. Metode ini biasanya dilakukan pada saat perusahaan memerlukan pengadaan di bidang jasa. Kemudian proposal dikirim ke sejumlah vendor yang sesuai dengan kriteria. Jika vendor itu tertarik mereka akan mengajukan penawaran yang berlanjut ke tahap kerjasama. 4. Request for Quotation Mengajukan Dokumen Quotation Di antara seluruh metode pengadaan yang umum dilakukan, metode Request for Quotation menjadi metode yang paling mudah dan sederhana. Perusahaan hanya tinggal mengirim dokumen quotation pada beberapa vendor yang diinginkan. Kemudian perusahaan akan mengkaji proposal dengan harga dan juga barang yang sesuai. Pihak perusahaan pun akan menawarkan surat kerja sama pada vendor yang diinginkan apabila sesuai dengan keinginan perusahaan. 5. Vendor Tunggal Metode yang satu ini hanya terjadi apabila hanya ada satu vendor saja yang mampu memenuhi kebutuhan, terkait barang yang memang diperlukan oleh perusahaan itu sendiri. Namun perusahaan akan membuat pertimbangan kembali dengan pihak manajemen untuk memutuskan metodenya. Itulah 5 metode pengadaan barang yang dibutuhkan untuk memulai usaha dagang. Apabila dalam memenuhi barang atau produk yang akan dijual Anda membutuhkan modal tambahan, Anda bisa mengajukan produk pinjaman berjangka dari Bank BTPN. Produk pinjaman ini memang dikhususkan bagi para nasabah yang membutuhkan bantuan tambahan modal usaha baik bersifat permanen, musiman, atau berdasarkan kontrak. Untuk informasi lain terkait tips usaha maupun produk keuangan lain, Anda bisa membacanya di Dengan mendaftar di semua informasi keuangan tersebut bisa diakses dengan gratis dan sangat mudah.
Pengadaanbarang/jasa pemerintah dilakukan dengan dua cara yaitu: 1) dengan cara melalui penyedia barang/jasa; dan 2) dengan cara swakelola. Pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya dikerjakan oleh pihak ketiga sebagai penyedia barang/jasa. Menurut pasal 1 Perpres nomor 70 tahun 2012
Jenis-jenis Pengadaan Barang/JasaPengadaan Barang/Jasa Pemerintah meliputi pengadaan barang,pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Pengadaan barang adalah pengadaan setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Pengadaan pekerjaan konostruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya. Adapun pengadaan jasa Konsultansi adalah jasa pelayanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir. Pengadaan jasa lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang. Metode/Cara Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahPemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dilakukan dengan cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung Kontes/Sayembara. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Umum Pelelangan Terbatas Pemilihan Langsung Penunjukan Langsung Pengadaan Langsung. Sedangkan pengadaan untuk jasa konsultansi dilakukan melalui cara Seleksi Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara. Adapun pengertian metode pemilihan penyedia barang/jasa di atas adalah sebagai berikut Pelelangan Umum. Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat. Pelelangan Sederhana. Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling tinggi Pelelangan Terbatas. Yaitu metode pemilia Pekerjaan Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks. Pekerjaan yang Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas seratus miliar rupiah. Pemilihan Langsung. Dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metode pemilihan langsung, yaitu dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang¬kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumunan resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling tinggi Penunjukan Langsung. Yaitu metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 satu Penyedia Barang/Jasa. Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 satu penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan Langsung. Yaitu pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/Seleksi/Penunjukan Langsung dan dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 nilainya paling tinggi Kontes/Sayembara. Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri. Sedangkan khusus untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Seleksi Umum. Dalam keadaan tertentu pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan melalui Seleksi Sederhana, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung, Sayembara. Seleksi Umum; merupakan metode pemilihan penyedia jasa konsultansi yang dmumkan secara luas sekurang-kurangnya di website K/D/L/I, dan papan pengumuman resmi masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya; Seleksi Sederhana; merupakan metode yang dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi, dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bersifat sederhana dan bernilai paling tinggi diumumkan paling kurang di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Penunjukan Langsung; dilaksanakan dikarenakan keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia jasa konsultansi dapat dilakukan dengan menunjuk satu penyedia jasa konsultansi yang memenuhi kualifikasi dan dilakukan negosiasi baik dari segi teaftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara terbuka yaitu diuknis maupun biaya sehingga diperoleh biaya yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan Langsung; dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I, dan atau bernilai paling tinggi Pengadaan dilaksanakan oleh 1 Pejabat Pengadaan. Pengadaan Langsung tidak digunakan sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi. Sayembara; dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu, tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan. Persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan yang dapat lebih mudah dari pada Persyaratan Penyedia Barang/Jasa secara umum. Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya, sedangkan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli di bidangnya. Yang dimaksud keadaan tertentu dalam pelaksanaan penunjukan langsung adalah Penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk pertahanan negara; keamanan dan ketertiban masyarakat; keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera, termasuk akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial, dalam rangka pencegahan bencana, dan/atau akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik. Pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden; Kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 satu Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 satu pabrikan, 1 satu pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 ketentuan mengenai keadaan tertentu ditambahkan satu kriteria lagi yaitu untuk kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung meliputi Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya unforeseen condition; Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 satu Penyedia yang mampu; Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan; Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat; Sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; Lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam draft perubahan Perpres 54 Tahun 2010 tanggal 28 Maret 2012 ketentuan mengenai Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung ditambahkan satu kriteria lagi yaitu Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum PSU di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah MBR yang dilaksanakan oleh pengembang/developer yang bersangkutan. Pengumunan pengadaan barang/jasa pada prinsipnya harus dilakukan melalui website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Metode atau tata cara pemilihan/pengadaan Jasa Konsultansi Pembangunan Gedung ditetapkan berbeda dengan pengadaan Barang/Jasa pada umumnya, sebelum melakukan pengadaan jasa konsultansi. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terlebih dahulu perlu menyusun Kerangka Acuan Kerja KAK. KAK berisi antara lain pokok-pokok keinginan atau kebutuhan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran terkait dengan Rencana Pembangunan yang akan dilaksanakan, misal kebutuhan ruang untuk pegawai dengan jumlah tertentu, fasilitas yang diinginkan, biaya yang dibutuhkan, jadual penyelesaian pekerjaan dsb. Untuk Jasa Konsultansi metode pemasukan dokumen penawaran dapat dilakukan dengan memilih 3 tiga alternatif yakni Metode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 satu sampul tertutup kepada ULP/ Pejabat Pengadaan. Metode satu sampul digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana, dengan standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah, atau pekerjaan yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh penawaran harga. Metode dua sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan ke dalam 1 satu sampul sampul penutup dan disampaikan kepada ULP. Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan Jasa konsultansi dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga. Metode dua tahap adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, yang penyampaiannya dilakukan dalam 2 dua tahap secara terpisah dan dalam waktu yang berbeda. Sedangkan untuk metode evaluasi penawaran dapat dipilih 1 dari 5, yakni Metode Evaluasi Kualitas, Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, Metode Evaluasi Pagu Anggaran, Metode Evaluasi Biaya Terendah dan Metode Evaluasi Penunjukan Langsung. Metode Evaluasi Kualitas, adalah evaluasi penawaran jasa konsultansi yang digunakan untuk pekerjaan yang mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat secara keseluruhan, lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya. Metode Evaluasi Kualitas dan Biaya, adalah evaluasi pengadaan jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang lingkup, keluaran output, waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK, dan/atau besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Metode Evaluasi Pagu Anggaran, adalah evaluasi pengadaan jasa konsultansi yang digunakan untuk pekerjaan yang sudah ada aturan yang mengatur, dapat dirinci dengan tepat, anggarannya tidak melampaui pagu tertentu. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan kualitas teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksi lebih kecil atau sama dengan pagu anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Metode Evaluasi Biaya Terendah, adalah evaluasi pengadaan jasa yang digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standart. Evaluasi penawaran dilakukan berdasarkan penawaran biaya terkoreksi terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya diambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada umumnya antara lain ULP/Pejabat pengadaan wajib melakukan pascakualifikasi proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan penawaran untuk Pelelangan Umum, Pelelangan Sederhana/ Pemilihan Langsung, Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan, tidak termasuk untuk Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks secara adil, dan transparan serta mendorong terjadinya persaingan yang sehat dan mengikutsertakan sebanyak¬banyaknya penyedia barang/jasa. Prakualifikasi proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan penawaran wajib dilaksanakan untuk pengadaan jasa konsultasi, pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum, dan pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat, dan Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung. ULP/pejabat pengadaan dapat melakukan prakualifikasi untuk pelelangan umum pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bersifat kompleks. Pekerjaan yang bersifat kompleks untuk pembangunan tahap ke II dan seterusnya atas bangunan gedung atau lainnya, dapat dilakukan melalui penunjukan langsung tanpa pelelangan kembali, namun terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Instansi teknis terkait yaitu Kementerian PU Direktorat Jenderal Cipta Karya atau Dinas PU setempat. Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, ULP/pejabat pengadaan dilarang menambah persyaratan prakualifikasi/pascakualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam Perpres ini. Penyedia barang/jasa wajib menandatangani surat pernyataan di atas materai bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar dan apabila diketemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan terhadap yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam daftar hitam serta diancam dituntut secara perdata dan barang/jasa wajib menyediakan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem, kualitas dan kemampuan teknis; dan selanjutnya dilarangMenyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di daerah masing-masing; Menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi; Memecah pengadaan barang/jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan /atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif. Evaluasi terhadap penawaran yang akan dilakukan harus dicantumkan dalam dokumen lelang. Adapun evaluasi penawaran, terdiri atas Sistem Gugur Evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan dokumen penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian kewajaran harga, terhadap penyedia barang/jasa yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur; Sistem Nilai Evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberi nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa, kemudian membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. Sistem Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis adalah evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberi nilai angka pada unsur-unsur tertentu teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan barang/jasa, kemudian nilai unsur unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran membandingkan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya. Selanjutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Kuasa Pengguna Anggaran atau ULP/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa perlu memperhatikan waktu atau jangka waktu pelaksanaan terkait dengan prosedur/metode yang akan diterapkan, sehingga dapat memperhitungkan waktu pelaksanaan jangan sampai penyerahan barang/pekerjaan melewati tahun anggaran. Secara detail hal tersebut diatur dalam Perpres Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Swakelola Selain melalui pemilihan penyedia barang/jasa, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat dilakukan dengan swakelola. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di mana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia serta sesuai dengan tugas pokok K/L/D/I; pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat; pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa; pekerjaan yang secara rinci/detil tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar; penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan; pekerjaan untuk proyek percontohan pilot project dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu; pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan; pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri; penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri. Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan. Penetapan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanaan Pengadaaan Barang/Jasa secara Swakelola ditetapkan oleh PA/KPA. Swakelola dibagi menjadi 3. yaitu Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, dengan mempergunakan tenaga sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan atau dapat menggunakan tenaga ahli, dengan jumlah tenaga ahli tidak melebihi 50% dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola bersangkutan; Swakelola oleh instansi pemerintah lain Pelaksana Swakelola adalah pekerjaan yang perencanaan dan pengawasannya dilakukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, sedangkan pelaksanan pekerjaan dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan penanggung jawab anggaran; Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, adalah pekerjaan yang perencanan, pelaksanaan, dan pengawasannya dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran serta PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola harus direncanakan dengan baik. Perencanaan dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja KAK. KAK dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam KAK paling sedikit hal-hal yang harus ditetapkan adalah sebagai berikut Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, metode pelaksanaan serta jumlah tenaga, bahan dan peralatan yang diperlukan; Jadual pelaksanaan, yang meliputi waktu mulai hingga berakhirnya pekerjaan, rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan serta rencana kerja harian; Produk berupa barang/jasa yang ingin dihasilkan; Rincian biaya pekerjaan/kegiatan termasuk kebutuhan dana untuk sewa atau nilai kontrak pekerjaan dengan penyedia barang/jasa bila diperlukan. Hal-hal Lain Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pekerjaan Tambah/Kurang Pekerjaan tambah/kurang atau perubahan kegiatan pekerjaan sebagaimana diatur pada Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, yang menetapkan bahwa apabila terjadi perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak dan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, maka Pengguna Barang/Jasa atau KPA/PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan kontrak maksimal 10% sepuluh persen dari harga yang tercantum dalam Kontrak/Surat Perjanjian dan tersedia anggaran untuk pekerjaan tambahan, yang meliputi antara lain Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak; Mengurangi atau menambah jenis pekerjaan; Mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; Melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan. Inisiatif pekerjaan tambah/kurang dapat bersumber dari KPA, Konsultan Pengawas atau pengelola teknis PU dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna barang yang belum terakomodasi dalam dokumen perencanaan atau lebih meningkatkan fungsi dari konstruksi bangunan. Perintah perubahan pekerjaan atau pekerjaan tambah kurang tersebut dibuat oleh Pengguna Barang/Jasa atau KPA/PPK secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kontrak/Surat Perjanjian. Mempertimbangkan secara teknis pekerjaan yang bersifat fisik Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Gedung dikuasai oleh Konsultan Pengawas atau Pengelola Teknis Pekerjaan Umum, maka sebelum Pengguna Barang/Jasa atau KPA/PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia Barang/Jasa, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut Pekerjaan tambah pada dasarnya tidak diperkenankan jika prestasi/kurve penyelesaian pekerjaan minus. Oleh karena itu KPA/PPK terlebih dahulu harus melihat kondisi terakhir prestasi penyelesaian pekerjaan, jika prestasinya minus kepada Penyedia Barang/Jasa tidak dapat dipertimbangkan mendapatkan pekerjaan tambah kurang, namun jika plus dapat diberikan pekerjaan tambah kurang; Berdasarkan laporan bulanan Konsultan Pengawas dan Notulen Rapat Koordinasi Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas/Pengelola Teknis PU, Pengguna Barang/Jasa, Penyedia Barang/Jasa dan KPA/PPK, yang telah menyepakati perlu adanya pekerjaan tambah/kurang, KPA/PPK bersurat kepada Penyedia Barang/ Jasa untuk menyampaikan Surat Penawaran Harga dilampiri gambar perubahan dan perhitungan teknis lainnya. Satuan harga atau perhitungan yang dipergunakan harus didasarkan harga satuan yang tercantum dalam kontrak sebelumnya, jika terdapat material baru harus didukung dengan referensi harga. PPK dibantu Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas/ Pengelola Teknis PU melakukan penilaian, klarifikasi, negosiasi segi teknis termasuk gambar perubahan, spesifikasi, harga dan lain-lain terhadap Surat Penawaran yang telah disampaikan oleh Penyedia Barang/Jasa; Jika proses penilaian dari segi teknis dan biaya telah selesai dilaksanakan dan harga yang ditawarkan sesuai satuan harga kontrak lama atau menguntungkan negara serta nilainya tidak melebihi 10% dari harga kontrak semula, maka dibuatkan Berita Acara Penilaian Teknis dan Biaya yang ditandatangani bersama oleh PPK, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas/ Pengelola Teknis PU Berdasarkan berita acara penilaian teknis dan biaya tersebut PPK membuat addendum kontrak pekerjaan tambah/kurang. Konsultan Perencana berkewajiban membuat/gambar perubahan advice drawing dan menyampaikan kepada KPA/PPK sebagai dokumen yang tidak terpisahkan dari Kontrak dan Gambar awal. Adapun yang perlu untuk diperhatikan perihal kontrak terkait dengan pekerjaan tambah/kurang adalah sebagai berikut Kontrak lum sump tidak diperkenankan adanya pekerjaan tambah/kurang. Kontrak Harga Satuan dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan. Pengadaan Jasa Manajemen Konstruksi/Konsultansi Konstruksi Dalam kegiatan pembangunan gedung atau rehabilitasi/renovasi gedung kecuali renovasi ringan, terdapat beberapa kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa seperti pengadaan Jasa Konsultan Perencanaan, Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi/Pengawas, Jasa Konsultan Pengawas, Pelaksana Konstruksi. Perbedaan dari Jasa Manajemen Konstruksi dengan Jasa Konsultan Pengawas adalah dari jenis pekerjaan konstruksi yang akan dilaksanakan. Untuk Manajamen Konstruksi adalah pekerjaan yang cukup kompleks minimal berlantai IV, atau bangunan dengan luas total diatas 5000 M2, bangunan khusus atau yang melibatkan lebih dari satu konsultan perencana maupun lebih dari satu pekerjaan pemborongan atau pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan lebih dari satu tahun, sedangkan Jasa Konsultan Pengawas adalah untuk pekerjaan pembangunan gedung yang sederhana. Dari sisi pelaksanaan tugas manajeman konstruksi sudah mulai bekerja/membantu KPA/PPK diawal kegiatan seperti menyusun kerangka acuan kerja dan membantu dalam proses pelelangan sampai dengan pengawasan konstruksi fisik/serah terima pekerjaan kedua, sedangkan untuk jasa konsultan pengawas hanya membantu dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik sampai dengan serah terima pekerjaan kedua dan tidak turut membantu proses pelelangan. Dengan perbedaan tersebut maka untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat kompleks proses penunjukan jasa konsultansi Manajemen Konstruksi dilakukan lebih awal, sedangkan untuk pekerjaan sederhana penunjukan pengawas bersamaan dengan proses pelelangan lainnya dalam proses pengadaan barang/jasa konstruksi dibanding pengadaan barang/jasa lainya adalah penunjukan Panitia Lelang diharapkan dapat mengikutsertakan unsur teknis Kementerian PU sebagai panitia lelang. Disamping itu perlu menunjuk Pengelola Teknis Kementerian PU untuk membantu dari segi teknis bangunan dan administrasi dengan Keputusan Menkimpraswil Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara fungsi pengelola teknis adalah membantu Pejabat Pembuat Komitmen/Pimpro dalam mengelola kegiatan teknis proyek selama pembangunan bangunan gedung negara pada setiap tahap baik di tingkat program maupun tingkat operasional. Penunjukan tenaga pengelola tenis dilakukan dengan mengajukan permintaan ke Direktorat Jenderal Cipta Karya, Dinas PU Prov/Kab/Kota melaksanakan proses penunjukan kepada Perencana, Pengawas atau pelaksana konstruksi pengelola teknis Kementerian PU membantu Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan perhitungan alokasi dana untuk masing¬masing Perencana, Pengawas, Pelaksana Konstruksi dan Pengelola Kegiatan pemegang mata anggaran dan pengelola teknis dengan memperhatikan pagu dana yang tersedia dalam DIPA. Sebagai contoh untuk pembangunan acuan biaya alokasi dana untuk konsultansi perencana, pengawas, dan pengelola proyek/kegiatan adalah Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Pembangunan Gedung dengan luas bangunan + 700 M2 termasuk klasifikasi Bangunan Tidak Sederhana dengan pertimbangan Gedung yang akan dibangun luasnya diatas 500 M2. Berdasarkan klasifikasi tersebut, dengan jumlah alokasi dana DIPA sebesar maka sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum terdapat 2 alternatif perhitungan Alternatif I, dengan menggunakan perhitungan komponen biaya, maka jumlah alokasi dana untuk masing-masing maksimal sbb Perencanaan = % x Pengawasan = 4,45 % x Pengelola kegiatan = 7,75 % x menjadi 2 Pemegang Mata Anggaran = 65% x Pengelola Teknis = 35% x PU = Rp Konstruksi Fisik = = Catatan Dengan menggunakan metode perhitungan komponen biaya, maka biaya Perencana, Pengawasan dan Pelaksana Konstruksi serta Pengelola Proyek menjadi maksimal atau alokasi dana akan terbagi habis, namun kelemahannya tidak ada lagi cadangan dana jika terdapat pekerjaan tambah kurang. Alternatif II, dengan menggunakan perhitungan Table Halaman 124 lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Perencanaan = Pengawasan = Pengelola Proyek = menjadi 2 Pemegang Mata Anggaran = 65% x Pengelola Teknis Kementerian PU = 35% x Konstruksi Fisik = Total 1 4 = = Rp Catatan Dengan menggunakan metode perhitungan ini, maka biaya Perencana, Pengawasan dan Pelaksana Konstruksi serta Pengelola Proyek tidak maksimal, namun mempunyai sisa dana sebesar = Rp dapat digunakan untuk cadangan biaya pekerjaan tambah/kurang. Jasa Konsultansi Perencana Organisasi dari Perencana terdiri atas Penanggung jawab proyek; Tenaga Ahli Arsitektur; Tenaga Ahli Struktur; Tenaga Ahli Utilitas Mekanikal/Elektrikal; Tenaga Ahli Estimasi Biaya; Tenaga Ahli lainnya. Konsultan Perencanaan berfungsi melaksanakan pengadaan dokumen perencanaan, dokumen lelang, dokumen pelaksanaan konstruksi, memberikan penjelasan pekerjaan pada waktu pelelangan dan memberikan penjelasan serta saran penyelesaian terhadap persoalan perencanaan yang timbul selama tahap lnstruksi dan Konsultan Perencana mulai bertugas sejak tahap perencanaan sampai dengan serah terima pekerjaan I pertama oleh pemborong. Konsultan Perencanaan tidak dapat merangkap sebagai pengawas untuk pekerjaan yang bersangkutan, kecuali untuk pekerjaan dengan klasifikasi konsultan kelas kecil. Kegiatan konsultan perencanaan meliputi perencanaan lingkungan, site/tapak bangunan atau perencanaan fisik bangunan gedung negara, kegiatan konsultan perencana meliputi Persiapan atau konsepsi perencanaan; Penyusunan pra rencana, membuat rencana tapak, prarencana bangunan, perkiraan biaya, laporan perencanaan dan mengurus perijinan sampai mendapatkan advis planning, keterangan persyaratan bangunan dan lingkungan dan IMB pendahuluan dari Pemda setempat; Penyusunan pengembangan rencana seperti rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas beserta uraian konsep perhitungannya, garis besar spesifikasi teknis dan perkiraan biaya; Penyusunan rencana detail seperti membuat gambar-gambar detail, rencana kerja dan syarat, rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi dan menyusun laporan akhir pekerjaan; Membantu PPK/ULP dalam menyusun program dan pelaksanaan pelelangan penjelasan pekerjaan termasuk menyusun Berita Acara penjelasan pekerjaan, membantu melaksanakan evaluasi penawaran, menyusun kembali dokumen pelelangan dan melaksanakan tugas-tugas yang sama jika terjadi pelelangan ulang; Melakukan pengawasan berkala, seperti memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan kesesuaiannya dengan rencana secara berkala, melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan, memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa konstruksi, memberikan rekomendasi tentang penggunaan bahan dan membuat laporan akhir pengawasan berkala; Menyusun petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan perawatan gedung, termasuk petunjuk yang menyangkut peralatan dan perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan. Proses Pengadaan Jasa Konsultansi Perencanaan Sesuai dengan Perpres Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan melalui Seleksi Umum/Seleksi sederhana yaitu metode pemilihan penyedia jasa yang daftar pendek pesertanya dipilih melalui proses prakualifikasi secara terbuka, diumumkan secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas mengetahui dan penyedia jasa konsultansi yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Pelaksanaan Seleksi Umum/Seleksi Sederhana dilaksanakan lebih awal dari Pelaksanaan pelelangan konstruksi fisik karena untuk proses pelelangan terlebih dahulu perlu adanya gambar perencanaan dan pihak perencana membantu dalam Pelaksanaan pelelangan dibantu pengelola teknis Kementerian PU. Jika metode seleksi umum/seleksi sederhana dinilai tidak effisien dari segi biaya, seleksi dapat dilakukan melalui pengadaan langsung atau penunjukan langsung yaitu pemilihan penyedia jasa yang daftar pendek pesertanya ditentukan melalui proses prakualifikasi terhadap penyedia barang/jasa konsultansi yang dipilih langsung dan diumumkan sekurang¬kurangnya di papan pengumuman resmi untuk penerangan umum atau media elektronik Website Pengadaan Nasional.[] Jasa Konsultasi Pengawas Organisasi dari Pengawas Konstruksi terdiri atas Penanggung jawab proyek; Penanggung jawab lapangan; Pengawas pekerjaan Arsitektur; Pengawas pekerjaan Struktur; Pengawas pekerjaan utilitas Mekanikal/Elektrikal Konsultan pengawas berfungsi melaksanakan pengawasan pada tahap konstruksi dan mulai bertugas sejak ditetapkan berdasarkan surat perintah kerja pengawasan sampai dengan penyerahan kedua pekerjaan oleh pemborong. Konsultan Pengawas dapat dirangkap oleh Perencana untuk pekerjaan dengan klasifikasi konsultan kelas kecil. Kegiatan konsultan pengawasan konstruksi adalah sebagai berikut Memeriksa dan mempelajari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi yang akan dijadikan dasar dalam pengawasan; Mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan serta mengawasi ketepatan waktu dan biaya pekerjaan konstruksi; Mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas dan laju pencapaian volume/realisasi fisik; Mengumpulkan data dan informasi di lapangan untuk memecahkan persoalan yang terjadi selama pekerjaan konstruksi; Menyelenggarakan rapat-rapat lapangan secara berkala dan membuat laporan mingguan dan bulanan pekerjaan pengawasan, dengan masukan hasil rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan dan bulanan pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong; Menyusun BA persetujuan kemajuan pekerjaan untuk pembayaran angsuran, pemeliharaan pekerjaan dan serah terima pertama dan kedua pekerjaan konstruksi yang dibuat oleh pemborong; Meneliti gambar-gambar untuk pelaksanaan shop drawings yang diajukan kontraktor dan meneliti gambar-gambar yang sesuai pelaksanaan di lapangan As Built Drawings; Menyusun daftar cacat/kerusakan sebelum serah terima I mengawasi perbaikan pada masa pemeliharaan dan menyusun laporan akhir pekerjaan pengawasan; Bersama konsultan perencana menyusun petunjuk pemeliharaan dan pengunaan bangunan tersebut; Membantu pengelola proyek dalam menyusun dokumen pendaftaran dan membantu mengurus IPB Ijin Penggunaan Bangunan dari pemda setempat. Jasa Pemborongan Kontruksi Organisasi dari Pelaksana Konstruksi terdiri atas Penanggung jawab proyek; Penanggung jawab lapangan; Tenaga Ahli Arsitektur/Struktur/M & E ; Tenaga Ahli Estimasi Biaya; Tenaga Ahli K3; Pelaksana Lapangan. Pelaksana konstruksi berfungsi membantu pengelola kegiatan untuk melaksanakan konstruksi fisik dan mulai bertugas sejak ditetapkan dalam SPK/Kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan kedua/masa pemeliharaan; Kegiatan Konstruksi fisik terdiri atas Melakukan pemeriksaan dan penilaian dokumen untuk pelaksanaan konstruksi baik dari segi kelengkapan maupun segi kebenarannya; Menyusun program kerja yang meliputi jadual waktu pelaksanaan, jadual pengadaan bahan, jadual pengunaan tenaga kerja dan jadual penggunaan alat berat; Melaksanakan persiapan di lapangan sesuai dengan pedoman pelaksanaan; Menyusun gambar pelaksanaan shop drawings untuk pekerjaan¬pekerjaan yang memerlukannya; Melaksanakan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan sesuai dengan dokumen pelaksanaan; Melaksanakan pelaporan pelaksanaan konstruksi melalui rapat-rapat lapangan, laporan harian, mingguan, laporan bulanan, laporan kemajuan pekerjaan, laporan persoalan yang timbul/dihadapi dan surat menyurat; Membuat gambar-gambar yang sesuai dengan pelaksanaan di lapangan as built drawings yang selesai sebelum serah terima I, telah disetujui oleh konsultan pengawas dan diketahui oleh konsultan perencana; Melaksanakan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan konstruksi. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Kementerian Keuangan Dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah lingkup kementeriang Keuangan telah diatur langkah-langkah yang harus dilakukan oleh satker sebagaimana yang telah diatur dengan SE-817/ SE-818/ SE-819/ Adapun langkah-langkah yang dimaksud adalah PA/KPA menetapkan ULP/Panitia/Pejabat pengadaan. PPK, ULP/Panitia/Pejabat Pengadaan harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang dan jasa. Setiap Satker wajib menyusun Rencana Umum Pengadaan. Paket Pengadaan yang wajib dimasukkan dana rencana umum pengadaan adalah Di atas Rp100juta untuk pengadaan barang/konstruksi/jasa lainnya. Di atas Rp50juta untuk jasa konsultansi. Setiap Satker wajib mengumumkan Rencana Umum Pengadaan di papan pengumuman resmi dan LPSE Kemenkeu Rencana Umum pengadaan yang disahkan KPA wajib disampaikan ke Setjen Kemenkeu Biro Perlengkapan dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu. Penyusunan dokumen pengadaan dan pembuatan kontrak berpedoman pada standar dokumen pengadaan yang diterbitkan oleh LKPP. Pengusulan penetapan calon pemenang untuk paket pekerjaan diatas Rp100 milyar kepada Menteri Keuangan wajib melampirkan Executive Summary dan dokumen lain yang terkait. Sanggahan Banding ditujukan kepada Menteri Keuangan pimpinan unit eselon I yang bersangkutan dan dikirim langsung kepada eselon I yang bersangkutan. Setiap 3 tiga bulan KPA wajib membuat laporan status dan proses pengadaan setiap paket kepada Sekjen Biro Perlengkapan dengan tembusan Irjen Kemenkeu paling lambat minggu kedua setelah triwulan yang bersangkutan. KPA wajib memonitor perkembangan pelaksanaan pengadaan pada masing¬masing Satker. Penyusunan kebijakan pengadaan barang/jasa, setiap unit eselon I wajib berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan Setjen Kemenkeu. Setiap unit Eselon I yang akan melakukan perjanjian kerja sama atau MoU dengan pihak III terkait pengadaan infrastruktur pelayanan publik terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Menkeu. Apabila pada TA 2010 terdapat perjanjian kerjasama atau MoU dengan Pihak Ketiga, setiap unit Eselon I wajib menyampaikan seluruh informasi kepada Menkeu Sekjen. Dalam pelaksanaan pengadaan agar Memaksimalkan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam negeri. Memaksimalkan penggunaan penyedia barang/jasa nasional. Memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi kecil. Proses pengadaan dapat dikonsultasikan kepada Setjen Kemenkeu Biro Perlengkapan dan untuk Belanja Modal dapat dikonsultansikan kepada Itjen Kemenkeu Inspektorat V.
Inibiasanya berlaku untuk barang dengan harga di bawah Rp20.000.000. Pembelian tunai juga bisa diterapkan pada pembelian suplai ATK di tengah tahun. Prosedur Pembelian Melalui Pemilihan Langsung; Pemilihan langsung dilakukan oleh bagian pengadaan dengan menentukan setidaknya tiga vendor dan melalui proses negosiasi untuk mendapatkan harga terbaik.
SELAMAT DATANG DI URUSAN PERLENGKAPAN & RUMAH TANGGA Ridlo Setyono, Kaur. Perlengkapan Rumah Tangga & Inventarisasi Aset URUSAN PERLENGKAPAN, RUMAH TANGGA DAN INVENTARISASI ASSET BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG Menyediakan kebutuhan alat tulis kantor dan mebeler hingga pelaporannya, pengelolaan peminjaman auditorium dan peralatan-peralatan yang dibutuhkan serta pelayanan yang bersifat periodik pelayanan pembagian almamater, perlengkapan wisuda, dan kalender dan yang bersifat insidental memfasilitasi sarana dan prasarana event-event di Universitas Muhammadiyah Malang, merupakan rutinitas yang harus dilakukan oleh urusan perlengkapan, rumah tangga, dan inventarisasi asset. Seorang kepala urusan ditunjuk untuk memberikan komando dan mengatur hal-hal yang menjadi rutinitas. Kepala urusan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 6 orang staf yang dibagi dalam beberapa bagian sesuai dengan kompetensinya masing-masing serta bekerja secara sinergi untuk saling melengkapi. Tugas pokok dalam urusan ini pada dasarnya dapat dibagi dalam dua hal, perlengkapan dan rumah tangga serta inventarisasi asset. Tugas Pokok Urusan Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Inventarisasi Asset Melakukan rekapitulasi permohonan ATK dari unit kerja dan fakultas Merencanakan pemesanan dan pengadaan ATK kepada rekanan Mencatat penerimaan dan pendistribusian ATK Membuat laporan ATK secara berkala Melakukan penjadwalan peminjaman/pemakaian auditorium dari unit kerja, fakultas dan lembaga intra Melayani pengambilan jas almamater, kalender dan kelengkapan wisuda Membuat laporan penerimaan dan pengeluaran jas almamater dan kelengkapan wisuda Melakukan perawatan kelengkapan wisuda mahasiswa dan jajaran senat universitas Membantu menerima laporan dan informasi yang terkait dengan urusan kendaraan, instalansi dan maintenance serta kebersihan dan taman. Melakukan perbaikan mebeler dan peralatan lain Merekapitulasi pengajuan permintaan mebeler dari unit kerja dan fakultas Melakukan identifikasi dan pengecekan lapangan berdasar surat pengajuan mebeler Melakukan pengecekan inventaris melalui surat yang dikirim ke setiap unit kerja dan fakultas Membuat laporan inventarisasi secara periodik Standar Operasional Prosedur SOP Urusan Perlengkapan, Rumah Tangga, dan Inventarisasi Asset Menghidupkan komputer Melakukan presensi datang dan pulang Menyiapkan pelayanan Melayani permintaan ATK dan penggandaan berkas-berkas Melakukan rekap permintaan ATK Menjadwal pemakaian auditorium yang telah disetujui Melakukan pengecekan auditorium yang akan digunakan dan setelah digunakan Melayani peminjaman peralatan Mendistribusikan permintaan mebeler yang telah disetujui Bagan 2 flowchart SOP Urusan Perlengkapan, Rumah Tangga dan Inventarisasi Asset PROSEDUR PELAYANAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA Pengelolaan jas almamater Sirkulasi jas almamater dilakukan secara periodik yang diperuntukan bagi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Malang. Sirkulasi yang dimaksud adalah mulai dari perencanaan, pengadaan hingga pembagiannya. Pengadaan jas almamater dilakukan oleh Biro Kemahasiswaan setelah ada pelaporan stock jas almamater ke Pembantu Rektor II dan dibentuk sebuah tim, kemudian diperintahkan untuk pengadaan yang didasarkan pada surat pedoman pengadaan barang dan jasa nomor tanggal 2 Maret 2005 yang bekerjasama dengan 4 rekanan/konveksi. Pembagian jas almamater dilakukan dalam tiga periode atau 3 kali dalam rentan waktu yang berbeda sesuai dengan jumlah gelombang penerimaan mahasiswa baru tiap tahunnya. Pengambilan jas almamater oleh mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan alur registrasi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah kelengkapan wisuda Universitas Muhammadiyah Malang dalam satu tahun menggelar sidang senat terbuka yang mengagendakan wisuda sarjana diploma 3, strata 1, strata 2, dan program doktor dalam empat periode. Berkaitan dengan hal itu, yang menjadi tugas bagian perlengkapan dan rumah tangga adalah mengatur sirkulasi kelengkapan wisuda baju toga, gordon, samir, dan topi dalam tiap periodenya. Pengadaan kelengkapan wisuda gordon dilakukan oleh perlengkapan sesuai dengan perintah yang dibuat oleh Pembantu Rektor II dan bekerjasama dengan beberapa rekanan. Demikian juga dalam hal perawatan kelengkapan wisuda dilakukan oleh perlengkapan yang bekerjasama dengan rekanan-rekanan yang telah ditunjuk. Sistem sirkulasi kelengkapan wisuda yang digunakan oleh universitas adalah peminjaman yang didasarkan pada mahasiswa sebagai peserta wisuda untuk membayar uang pendaftaran wisuda, kecuali gordon. Dengan demikian, setiap mahasiswa yang akan mengikuti wisuda diwajibkan mengikuti prosedur peminjaman dan pengembalian kelengkapan wisuda. Selain dipinjamkan, kelengkapan wisuda tersebut juga dapat dimiliki secara pribadi oleh wisudawan dengan cara membeli. Sedangkan untuk pengembalian toga, mahasiswa yang status kelengkapan wisudanya pinjam, datang ke perlengkapan dengan membawa kelengkapan wisuda kecuali gordon dan kwitansi pembayaran wisuda asli beserta formulir bebas tanggungan dengan rentan waktu pengembalian H+10 10 hari efektif setelah pelaksanaan wisuda dan dikenakan denda sebagai bentuk punishment untuk mahasiswa yang mengembalikan kelengkapan wisuda di luar jadwal yang telah ditentukan terlambat. Adapun alur peminjaman/pembelian dan pengembalian kelengkapan wisuda dapat dilihat dalam bagan berikut. Bagan 3 Alur peminjaman/pembelian dan pengembalian kelengkapan wisuda Pengelolaan kalender Universitas Muhammadiyah Malang setiap tahunnya menyediakan kalender. Pengelolaan kalender yang dimaksudkan adalah pengadaan kalender yang dilakukan secara tim oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Biro Administrasi Keuangan setelah adanya laporan jumlah berapa yang harus diadakan serta didasarkan kebutuhan, baik untuk karyawan /dosen, mahasiswa serta untuk UPT PMB sebagai media promosi yang bekerjasama dengan rekanan yang ditunjuk. Kalender diperuntukkan bagi civitas akademika Universitas Muhammadiyah Malang. Bagi mahasiswa, pengambilan kalender dilakukan dengan membawa kwitansi her registrasi semester ganjil dengan rentan waktu pengambilan bulan Oktober s/d Desember 1 kwitansi/mahasiswa = 1 kalender.Pelayanan acara/kegiatan universitas Universitas Muhammadiyah Malang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkemajuan, seringakali untuk meningkatkan mutu pendidikan maupun pelayanannya mengadakan kegiatan-kegiatan universitas yang bersifat rutin maupun insidental. Lain dari pada itu auditorium-auditorium yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Malang sering digunakan berbagai kegiatan dari luar. Guna menunjang keberlangsungan dan kelanacaran kegiatan-kegiatan yang diadakan tersebut, perlengkapan berperan aktif untuk menyediakan sarana dan prasarananya. Pengelolaan ATK dan mesin RISO Sebagai lembaga pendidikan tinggi dan untuk meningkatkan mutu pelayanan, Universitas Muhammadiyah Malang memerlukan berbagai macam alat tulis kantor ATK. Pengelolaan ATK yang dimaksud adalah perencanaan, pengadaan, pencatatan, pelayanan permintaan, dan pelaporan. Pengadaan alat tulis kantor tersebut dilakukan oleh perlengkapan yang bekerjasama dengan 3 rekanan yang telah ditunjuk. Secara sistematis pengelolaan ATK dapat digambarkan sebagaimana bagan berikut ini. Bagan 4 Sistematisasi pengelolaan ATK Setiap unit dan lembaga intra di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang merupakan user utama alat tulis kantor tersebut. Bagi tiap-tiap unit yang akan menggunakan atau mengajukan permintaan alat tulis kantor harus membuat surat pengajuan permintaan ATK yang ditujukan kepada kabag perlengkapan. Peraturan ini berdasarkan surat Pembantu Rektor II nomor tanggal 5 Mei 2008. Demikian halnya dengan lembaga intra, UKM dan IMM di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang untuk menggunakan ATK diharuskan membuat surat pengajuan permintaan ATK berdasarkan surat kepala Biro Administrasi Mahasiswa nomor tanggal 26 Desember 2006. Adapun ketersidaan Alat Tulis Kantor ATK yang ada. Untuk mengetahui daftarnya klik di sini. Pelayanan ATK di perlengkapan dilengkapi dengan mesin cetak cepat yang disebut dengan mesin RISO. Penggunaan mesin ini diperuntukkan bagi kepentingan universitas yang diatur tersendiri sesuai dengan surat kepala Biro Administrasi Umum nomor tanggal 12 Februari 2010. Pengendalian mesin RISO dalam surat tersebut dijelaskan bahwa untuk menggandakan 1 berkas/1 master minimal berjumlah 500 exemplar/1 rim kertas. PROSEDUR PEMAKAIAN AUDITORIUM DAN ALAT Kegiatan-kegiatan yang sering diadakan di Universitas Muhammadiyah Malang baik oleh kalangan civitas akademika maupun dari luar, didukung oleh keberadaan auditorium-auditorium Universitas Muhammadiyah Malang yang sangat memadai, mulai dari auditorium yang berkapasitas kecil maupun besar. Adapun auditorium yang menjadi tanggung jawab dan wewenang perlengkapan untuk mengatur jadwal pemakaiannya adalah aula BAU, aula masjid lantai 1, dan aula teknik GKB III. Setiap user yang akan menggunakan auditorium tersebut diharuskan membuat surat pengajuan peminjaman tempat dengan ditandatangani oleh pimpinan dalam unit kerja dan fakultas, sedangkan lembaga intra/LSO/UKM/IMM ditandatangani oleh ketua mengetahui PD III untuk tingkat fakultas dan bagian kemahasiswaan untuk tingkat pusat Lihat Lampiran 7 dengan rincian sebagai berikut. Tabel 2 Pengajuan peminjaman tempat dan alat No User Yang mengajukan 1 Fakultas Pimpinan Fakultas 2 Jurusan Kepala Jurusan 3 Laboratorium Kepala Laboratorium 4 Lembaga dan Badan Kepala Lembaga dan Badan 5 Biro Kepala biro terkait 6 UPT Kepala UPT 7 Lembaga Intra/LSO tingkat fakultas Ketua Mengetahui PD III 8 Lembaga Intra tingkat universitas/UKM/IMM Ketua Mengetahui Kemahasiswaan Bukan hanya auditorium yang menunjang kegiatan-kegiatan di universitas, peralatan-peralatan seperti wireless, layar LCD dan kabel roll juga merupakan penunjang yang menjadi tanggung jawab perlengkapan untuk mengatur pemakaiannya. Prosedur peminjaman yang harus dipatuhi oleh user sama halnya dengan peraturan untuk meminjam auditorium di atas dan tergambar dalam bagan berikut ini. Bagan 5 Alur peminjaman/pemakaian auditorium, tempat dan alat INVENTARISASI ASET Universitas Muhammadiyah Malang dibangun diatas tanah seluas ± 34,654 ha yang terbagi dalam kampus I, II, III, rumah sakit, dan lahan luar kampus. Perkembangan pesat berupa bangunan Universitas Muhammadiyah Malang sebagai lembaga pendidikan tinggi membutuhkan pengelolaan yang signifikan dan tersistematis. Oleh karena itu, bagian perlengkapan dan rumah tangga diberi wewenang untuk menjaga dan merawat asset kampus untuk menangani inventarisasi asset yang dimiliki oleh Universitas Muhammadiyah Universitas Muhammadiyah Malang adalah barang bergerak tidak habis pakai namun mengalami penyusutan mebeler dan alat-alat penunjang kegiatan belajar mengajar dan perkantoran lainnya dan barang tidak bergerak, yang meliputi tanah, bangunan/gedung. Bagian inventarisasi asset memiliki tanggung jawab mulai perencanaan hingga pelaporan kondisi barang khususnya mebeler di lapangan yang di up date setiap tahunnya. Secara rinci tugas bagian inventarisasi asset dapat dilihat dalam bagan berikut ini. Bagan 6 Sistematisasi pengelolaan mebeler Pada bagan tersbut di atas, disebutkan bahwa salah satu tugas dari urusan inventarisasi asset adalah membuat laporan secara periodik yang dikeluarkan pada akhir tahun. Dalam laporan inventarisasi asset tersebut barang-barang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Univesitas Muhammadiyah Malang diberi pengkodean khusus guna memudahkan dalam mengelompokkan ketegori barang/asset Universitas Muhammadiyah Malang. Adapun pengkodean yang dimaksud secara rinci dapat dilihat di sini.
Contohsurat permintaan perlengkapan sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan di bawah Dinas Pendidikan. Oleh karena itu, jika sekolah perlu memenuhi berbagai perlengkapan dan perlengkapan yang dibutuhkan sekolah, sekolah dapat memberikan pemberitahuan pembelian barang kepada kantor terkait (yaitu dinas pendidikan).
Perencanaanpengadaan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan analisis kebutuhan dan penentuan skala prioritas. Sebagai contoh perlengkapan yang sudah habis akan diprioritaskan untuk didapatkan terlebih dahulu dibanding perlengkapan lainnya.
| И ቨлуታаρ еμаφቴվէλиռ | ሌзама зը ц |
|---|
| ርдеςужуфωб кረлէпруትоф ο | ኄтէйθπոզሆ ι |
| Евιч рс τуዠоጊθлαእе | Фէ еվυμи |
| Фо մυኦևлክщ йι | Ιцуζθ γугሄ бէ |
| Ιкիሲоሡоκ иኒፕχ | Инաкра አեβօքυծա |
| Елυнт шըзяլеξու υጀуςуроκε | Треգሀчеվа икрըслαψ ахребըմ |
Pembelianbarang dan jasa mencakup hal-hal semacam pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan, perbaikan dan pemeliharaan, riset dan pengembangan. disetujui oleh pejabat tertentu; perlengkapan dan jasa-jasa yang harga perolehannya dibawah jumlah yang sudah ditetapkan, disetujui oleh mandor dan kepala bagian; dan beberapa jenis bahan baku
Prosesbisnis membutuhkan banyak hal agar terjadi dengan lebih lancar. Sebut saja dimulai dari riset, pengadaan barang, proses produksi, penjualan hingga melakukan evaluasi bisnis. Salah satu yang penting adalah pengadaan barang. Proses ini biasa terjadi dalam satu sistem yaitu procurement management. Seperti apa langkah dalam hal pengadaan barang. Mengenal Pengadaan Barang Pengadaan merupakan
Salahsatunya adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bisanya dilakukan selama setahun penuh. Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selama Masa PSBB Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta (LKPP), Roni Dwi Susanto, mengeluarkan Surat Edaran No.3 Tahun 2020 mengenai Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan
| Ρθ պепрοሓабрቂ оμу | Ηθцеզ ожехаզад аσ | Υηо εሆሩճο |
|---|
| Уզըщ ибոጫኺξ | ኡ ሙա | Зուвроз икроሪ |
| Куցаֆ ո ιшуχ | Լጇշонт ዊωሿω ущևֆипсуси | Υր хрիኞυги ωч |
| Υλ ιй ቦիсоլу | Աщепавсιга кеቡунረц | Αбрኻζυբ иցωሰаսе ሦон |
| Υзедመв ሄруሢ | Թιнևጅጭመևλ дяхруде | Е шፍнанևлո օλοթишу |
Flesibeldan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka- sangka 9. Dapat didasarkan pada jangka pendek (1 tahun), jangka menengah (4- 5 tahun), dan jangka panjang (10- 15 tahun). B. Perencanaan Pengadaan Barang Bergerak Barang- barang yang bergerak dapat berupa berbagai macam perlengkapan dan perabot
.
